paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan
"Mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya, jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi," kata Prabowo kepada wartawan.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
IDI makes World wide Community Items on various subjects pertinent on the operate of SAIs. These publications observe a demanding protocol of high-quality assurance and they are freely available to all.
Jangan yang perempuan ditaruhnya di mana, yang laki taruhnya di mana. Terus juga, kok tersentralisasi di satu tempat dan lain sebagainya,” sambung mantan artis cilik yang populer lewat lagu 'bolo-bolo' itu.
Mada berkata, perwakilan partai politik yang duduk di pemerintahan berpotensi besar memusatkan sumber daya negara untuk kepentingan kelompoknya. Situasi seperti ini, kata Mada, dikenal sebagai fenomena klientelisme.
Selain soal berita negatif, Agus mengatakan, juga ditanya soal proyeksi KPK ke depan bila diberikan amanah untuk memimpin.
Kebebasan dalam membentuk kabinet ini disebutnya sebagai alat paling efektif untuk menjalin koalisi politik secara cepat.
VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai check here satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.
By BPK's audit, a weak control process in an institution can be detected, he remarked, including that the board then challenges some suggestion aimed at improving upon The interior Management procedure.
AHY mengajak seluruh kader Demokrat di seluruh wilayah Indonesia, untuk membuka lembaran baru ke depan.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Keterangan gambar, Koalisi besar dicemaskan menihilkan mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Foto ini memperlihatkan ratusan pekerja media massa yang menentang rencana pemerintahan Jokowi mengesahkan RUU Penyiaran yang kontroversial.
menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;